Dikucuri Dana APBD Rp 27 M, Pemprov Belum Mampu Atasi Banjir

SURABAYA ; -  DPRD Jatim menilai pemprov gagal dalam penanganan masalah banjir yang terjadi tiap tahunnya. Padahal alokasi dana yang dianggarkan mencapai miliaran.
Pada tahun 2012 saja, Dinas Pengairan Jatim dalam program pengendalian banjir memperoleh alokasi dana senilai Rp 56 miliar. Sedangkan, pada tahun 2013 senilai Rp 27 miliar.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengutarakan, luas genangan banjir masih di atas 20.000 ha. Pada tahun 2010 saja masih pada angka 24.496 ha. Sedangkan program pengendalian banjir pemprov hanya mampu menurunkan angka genangan 950 ha tiap tahunnya.
"Program rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan alur sungai, prasarana pengendali banjir, tanggul dan normalisasi sungai masih gagal dilakukan," tuturnya dalam rilis kepada wartawan.
Politisi  PKS ini menyampaikan, seharusnya secara sistem, pemprov telah siap. Sebab  pemprov punya 9 UPT di bawah Dinas Pengairan untuk pemeliharaan sarana pengendali banjir yaitu wilayah Sungai Bango Gedangan,  Puncu Selodono, Madiun, Sampean Baru, Bondoyudo Mayang, Gembong Pekalen, Maduran, Bengawan solo. "Hanya saja hal itu kurang maksimal dijadikan sarana pengendalian banjir," Irwan.
Irwan menyatakan,  pihaknya akan mengusulkan Raperda Pengelolaan Sungai. Dengan adanya norma berupa perda, masing-masing pihak bisa lebih memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan konservasi sungai yang ada di Jatim. "Masih butuh kerja keras dan komitmen pemprov serta kab/kota untuk menangani persoalan banjir di Jatim," tegasnya.
Sedangkan untuk jangka pendek ini, pihaknya berharap agar pemprov siap untuk melakukan penanganan bencana terhadap banjir yang akan melanda sejumlah daerah di Jatim, termasuk Bojonegoro. Sosialisasi dan peringatan dini terhadap daerah-daerah rawan banjir tentunya akan meminimalisir dampak dari banjir itu. "Penanganan pasca banjir juga, pihaknya mengharapkan agar pemprov dan pemkab kab/ kota lebih siap lagi," pungkasnya.

#