Kinerja Jatim Dinilai Terbaik, Pakde Karwo Terima Penghargaan dari Mendagri
 |
| Penyerahkan tropy penghargaan LPPD |
Prestasi gemilang kembali ditorehkan Pemrov Jawa Timur di kancah nasional. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupa pemeringkatan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2012 untuk peringkat pertama kembali diraih Prov Jatim. Penghargaan berdasarkan hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2010 dan 2011 itu diterima Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo diserahkan secara langsung oleh Mendagri Gamawan Fauzi di puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke 17 yang diselenggarakan di Hall Bhirawa Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (25/4). Sesuai dengan Keputusan Mendagri RI nomor 120-2818 tahun 2013 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional tahun 2011, Prov. Jawa Timur berada pada posisi tertinggi di urutan pertama dengan skor 3,1482.
Sehingga, pemerintah pusat memberikan status penilian untuk Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinilai sangat tinggi. Disusul
Provinsi Jawa Tengah diperingkat kedua dengan skor 2,9208 dan Provinsi Sulawesi Selatan diurutan ketiga dengan skor 2,7876. Selain Pemprov Jatim, tingkat kabupaten/kota juga diberikan Kemendagri sebanyak 20 terbaik se Indonesia. Dan Jawa Timur sendiri menempatkan enam Kabupaten/Kota diantaranya kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pacitan, Kota Madiun dan Kota Mojokerto.
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan, pemberian penghargaan ini merupakan wujud penghargaan pemerintah atas segala upaya dan daya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjadi yang terbaik di negeri ini. Hal itu dilakukan agar terwujud prinsip prinsip otonomi daerah untuk menjadi lebih mandiri, maju, dan sejahtera dalam kerangka NKRI.
``Saya ucapkan selamat dan penghargaan yang tinggi kepada gubernur dan bupati walikota yang terpilih menjadi terbaik. Pertahankan prestasi ini untuk terus menjadi yang terbaik dan contoh daerah lain. Biarlah masyarakat yang nantinya menilai dan membuktikan prestasi ini,`` tegasnya.
Ia berharap, dengan penghargaan prestasi yang diberikan akan dapat memacu pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk menjadi terbaik dalam mencapai tujuan demokrasi dan kesejahteraan. ``Bapak Presiden berulangkali mengatakan bahwa pemberdayaan prinsip prinsip otonomi daerah harus terus dilakukan agar bangsa menjadi maju dan sejahtera,`` ujarnya.
Saat ini, terdapat 34 provinsi, 409 kabupaten dan 93 kota dengan berbagai karakteristiknya. Atas dasar itu, maka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi konsensus pendiri bangsa untuk mengelola NKRI.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga memberikan penghargaan Satya Lencana Bhakti Praja Nugraha kepada 22 bupati/walikota se Indonesia. Jawa Timur menempatkan Bupati Jombang, Bupati Bojonegoro, Walikota Probolinggo, dan Walikota Mojokerto. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-17 Tahun 2013 Mengambil tema ``Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kapasitas Pemerintahan Daerah untuk Percepatan Kesejahteraan Masyarakat``.
Sementara itu, diterimanya penghargaan EKPPD tahun 2012 kali ini disambut gembira oleh Pakde Karwo sapaan Gubernur Jatim Soekarwo. Namun, menurutnya, penghargaan untuk yang ketiga kalinya itu merupakan berkat kerja keras seluruh SKPD. ‘’Ini adalah bentuk kerja teman-teman. Dan ini adalah kumpulan agregat kumpulan dari apa yang dilakukan dari semua sektor di provinsi,’’ kata Pakde Karwo.
Masih menurut Pakde Karwo bahwa penilaian penghargaan EKPPD ini merupakan evaluasi dari penilaian 138 variabel kinerja pemerintahan daerah. Yakni soal daya saing, pelayanan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, kesejahteraan masyarakat, good governance, pelayanan dasar dan indeks pembangunan manusia.
‘’Kita semua semakin harus bersama-sama untuk berkoordinasi secara komprehensif. Sebab itu ang menjadi inti utamanya,’’ katanya. ‘’Kalau kabupaten/kota yang juga menerima penghargaan saya nilai mereka sangat bagus dan memuaskan semua,’’ imbuhnya.
Sedang menyikapi penyelenggaraan otonomi daerah yang sudah berjalan di Jatim, Pakde Karwo mengatakan, sasaran utama otonomi daerah yang sudah dibangun adalah terwujudnya sebuah kesejahteraan masyarakat. Yakni dengan cara memperkecil sebuah disparitan antar wilayah dan disparitas penduduk. Dan itu terwujud dan sangat bermakna dalam proses yang saat ini dilakukan di wilayahnya. ‘’Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sendiri saat ini melampaui nasional yakni sebesar 7,27 persen dengan kontribusi PDRB nasional sebanyak 14,88 persen.
Artinya ini kerja keras dari kabupaten/kota yang menjadi agregat dari pertumbuhan provinsi, dan salah satu sumber pokoknya adalah pelayanan publiknya sangat bagus. Karena pelayanan publik itulah yang sebetulnya pintu masuk di kesejahteraan,’’ tuturnya.
Harapan kedepan Pakde Karwo, dengan diterimanya penghargaan tersebut dapat memberikan dampak pada eksistensi yang berkelanjutan. Dimana proses itu dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas. ‘’Ini yang harus kita kejar,’’ jelasnya.
Hari Otoda 2013
Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2013 harus dapat dijadikan sebagai momen untuk melakukan refleksi kembali makna otonomi daerah sekaligus sebagai spirit untuk melakukan yang terbaik negeri. Demikian ditegaskan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi saat Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2013 yang dipusatkan di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (25/4).
Menurut Gamawan, Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2013 bertemakan ``Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kapasitas Pemerintahan Daerah untuk Percepatan Kesejahteraan Masyarakat``. Ini mengandung makna bahwa kapasitas penyelenggara Pemerintahan Daerah harus terus ditingkatkan sebagai konsekuensi perubahan lingkungan strategis sehingga dapat kompatibel, tangguh dan andal dalam melakukan urusan dan fungsi pelayanannya demi kesejahteraan masyarakat.
Dikatakan Gamawan, otonomi daerah pada dasarnya memiliki dua tujuan utama yakni demokrasi dan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memposisikan pemerintah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal guna mempercepat terwujudnya masyarakat madani. Sementara tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemda untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat lokal secara efektif, efisien, dan ekonomis.
Agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan lebih baik, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan. Yakni kompetensi SDM aparatur, sinergitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan yang efisien, peningkatan tata kelola pemerintahan, peningkatan IPM, serta perbaikan infrastruktur.
Disadari, perjalanan mencapai tujuan otonomi daerah masih harus terus dilakukan dengan penuh semangat dan berkesinambungan. Untuk menjawab semua tantangan, ada prioritas pembangunan yang perlu dikawal implementasinya, yakni penerapan 15 standar pelayanan minimal (SPM), penyelesaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyelesaian E-KTP, serta mewujudkan keterbukaan informasi publik secara efektif.
Pada peringatan Hari Otoda 2013 juga digelar forum dialog dengan tema ``Dari Daerah untuk Indonesia: Otonomi Daerah Pintu Mempercepat Kesejahteraan``. Hadir sebagai narasumber: Prof Dr Djohermansyah Djohan (Dirjen Otda), Prof Dr Ryaas Rasyid (anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Oonomi Daera) serta Prof Irfan Ridwan Maksum.
##
